ESTORIA - Indonesia tercatat sebagai negara dengan porsi anggaran pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) paling rendah di antara 40 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Data terbaru menunjukkan alokasi belanja pendidikan Indonesia hanya mencapai 1,3 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan banyak negara lain, termasuk sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Di posisi teratas, Swedia menjadi negara dengan komitmen terbesar terhadap sektor pendidikan di kelompok ekonomi utama dunia. Negeri Skandinavia itu mengalokasikan 7,3 persen dari PDB untuk pendidikan.
Posisi berikutnya ditempati Denmark dengan 6,4 persen, disusul Belgia sebesar 6,3 persen. Sementara itu, Inggris menganggarkan 5,9 persen, Brasil 5,6 persen, serta Amerika Serikat dan Korea Selatan yang sama-sama mengalokasikan 5,4 persen dari PDB.
Kondisi Indonesia terlihat semakin kontras ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Vietnam mengalokasikan sekitar 2,9 persen dari PDB untuk pendidikan, disusul Thailand sebesar 2,5 persen, dan Singapura 2,2 persen. Seluruhnya berada di atas Indonesia.
Jika cakupan data diperluas ke seluruh dunia, peta peringkat berubah drastis. Negara-negara kepulauan kecil justru mendominasi daftar dengan proporsi anggaran pendidikan terbesar terhadap PDB.
Kiribati berada di posisi pertama dengan alokasi mencapai 16,4 persen dari PDB. Di belakangnya ada Tuvalu sebesar 12,9 persen, Mikronesia 11,6 persen, Namibia 9,1 persen, dan Aljazair 9,0 persen.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan tidak hanya dimiliki negara-negara maju atau berpendapatan tinggi. Sejumlah negara dengan ekonomi yang relatif kecil juga mampu memberikan prioritas besar pada sektor pendidikan.
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menjelaskan bahwa besarnya belanja pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari prioritas kebijakan pemerintah, struktur demografi, hingga kemampuan fiskal masing-masing negara.
Negara dengan populasi usia muda umumnya membutuhkan investasi pendidikan yang lebih besar karena jumlah peserta didik terus meningkat. Sebaliknya, negara yang memiliki populasi menua cenderung menghadapi tekanan yang lebih rendah terhadap kebutuhan pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah juga harus membagi anggaran dengan berbagai kebutuhan penting lainnya, seperti layanan kesehatan, sistem pensiun, hingga pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, besarnya anggaran bukan satu-satunya penentu kualitas pendidikan. Bank Dunia menilai efektivitas penggunaan dana memiliki peran yang sama pentingnya.
