ESTORIA - Setiap presiden memiliki kebijakan unggulan yang menjadi penanda zamannya. Ada yang membangun monumen ikonik, memindahkan jutaan penduduk, mengembangkan industri strategis, hingga menggelontorkan anggaran ratusan triliun rupiah untuk program sosial.
Di era Presiden Soekarno, pemerintah menjalankan Politik Mercusuar, yakni strategi pembangunan proyek-proyek monumental untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara besar di mata dunia.
Sejumlah ikon nasional lahir pada masa ini, seperti Monumen Nasional (Monas), Gedung Sarinah, Gelora Bung Karno (GBK), Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, hingga TVRI. Pembangunan tersebut didukung dana kompensasi Jepang sebesar US$223,08 juta dan pinjaman luar negeri senilai US$80 juta.
Memasuki pemerintahan Presiden Soeharto, fokus pembangunan bergeser pada pemerataan penduduk melalui program transmigrasi. Pada periode 1979–1984, sekitar 2,5 juta jiwa dipindahkan dari Pulau Jawa dan Bali menuju Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Program tersebut dibiayai melalui kombinasi pinjaman World Bank sebesar US$160 juta, anggaran pemerintah sekitar US$200 juta, serta pinjaman Export-Import Bank Amerika Serikat sebesar US$23,7 juta.
Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Indonesia menaruh harapan besar pada kemajuan industri dirgantara melalui pengembangan pesawat N-250 Gatotkaca oleh IPTN. Namun, krisis moneter 1997 menghentikan ambisi tersebut. Untuk memasuki tahap produksi massal, proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi hingga US$650 juta.
Saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin, pemerintah melanjutkan upaya pemulihan ekonomi pascakrisis 1998 melalui restrukturisasi sektor perbankan yang dijalankan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Biaya penyehatan perbankan diperkirakan mencapai sekitar Rp640,9 triliun dalam bentuk obligasi dan surat utang negara. Selain itu, pada 2001 pemerintah mulai menerapkan desentralisasi fiskal secara besar-besaran dengan transfer dana ke daerah sekitar Rp82,4 triliun.
Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah memilih langkah privatisasi sejumlah BUMN untuk membantu menekan beban utang negara. Nilai penjualan beberapa perusahaan pelat merah mencapai sekitar Rp18,5 triliun. Salah satu kebijakan yang paling menuai perdebatan adalah penjualan saham Indosat kepada Temasek Holdings senilai Rp4,6 triliun.
Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu komponen belanja negara terbesar. Selama periode 2004–2014, total subsidi BBM mencapai sekitar Rp1.297,8 triliun, atau rata-rata Rp129,7 triliun per tahun. Di sisi lain, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu kebijakan paling sulit karena berdampak langsung terhadap masyarakat.
Era Presiden Joko Widodo ditandai dengan dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek ini digagas untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Total kebutuhan pembangunan diperkirakan mencapai sekitar Rp466 triliun, dengan sekitar 20 persen pendanaannya berasal dari APBN.
Kini, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian tertuju pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar, balita, serta ibu hamil. Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun guna menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program sosial dengan alokasi dana terbesar dalam sejarah Indonesia.
