ESTORIA – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang beberapa waktu terakhir mengkritik kebijakan pemerintah mendadak diwarnai kontroversi serius. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, membuat pengakuan yang menghebohkan publik setelah mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Pengakuan itu menjadi sorotan luas karena Abdi (sapaan akrab Muhammad Abdimaludin) merupakan salah satu perwakilan mahasiswa yang sempat bertemu langsung dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, usai aksi demonstrasi yang berlangsung pada pertengahan Juni 2026.
Ironisnya, beberapa hari sebelum pengakuan tersebut mencuat, Abdi justru tampil di hadapan publik sebagai mahasiswa yang menegaskan independensi gerakan mahasiswa dan menolak segala bentuk gratifikasi.
Dari Istana Wapres ke Forum Klarifikasi
Aksi mahasiswa yang berlangsung pada 15 Juni 2026 merupakan lanjutan dari rangkaian demonstrasi yang digelar di berbagai daerah sejak 12 Juni 2026. Massa mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Di tengah aksi tersebut, Wakil Presiden Gibran mengundang sejumlah perwakilan demonstran ke Istana Wakil Presiden. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan membahas berbagai tuntutan mahasiswa.
Abdi termasuk salah satu peserta dialog tersebut. Seusai pertemuan, ia menyampaikan kepada media bahwa pemerintah telah mendengar aspirasi mahasiswa dan berjanji menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kala itu, Abdi juga menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan mahasiswa menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Saya tidak mau ada persepsi buruk terhadap kami. Kami menolak dalam bentuk apa pun,” ujarnya saat itu.
Namun pernyataan tersebut kini menjadi sorotan setelah beredarnya video klarifikasi yang menunjukkan pengakuan berbeda.
Video Viral Bongkar Pengakuan
Sejak Senin malam (22/06/2026), media sosial diramaikan oleh video yang memperlihatkan Abdi dan sejumlah pengurus organisasi mahasiswa UBK mengikuti forum klarifikasi yang digelar di depan Patung Bung Karno, Kampus Kimia UBK, Jakarta.
Forum yang berlangsung selama sekitar lima jam itu digelar menyusul beredarnya tudingan bahwa sebagian peserta aksi mahasiswa menerima uang menjelang demonstrasi.
Dalam rekaman yang kemudian viral, Abdi mengakui bahwa dirinya menerima dana Rp20 juta menjelang aksi demonstrasi.
Di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika kampus, ia menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya.
“Saya sampaikan bahwa adanya masalah ini yang mungkin kecerobohan saya. Saya meminta maaf. Terkait persoalan yang menjadi pembicaraan kita, memang saya menerima uang itu,” ujar Abdi dalam video yang beredar.
Dana didistribusikan kepada sejumlah pihak
Menurut pengakuannya, dua alumni senior masing-masing menerima Rp2,5 juta. Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis memperoleh Rp2 juta. Wakil Ketua BEM FH mendapatkan Rp2,5 juta. Seorang pengurus bernama Mubarak menerima Rp2,5 juta, sementara sebagian dana lainnya digunakan untuk kebutuhan konsolidasi dan operasional aksi.
“Sisanya untuk konsolidasi kemarin dan untuk saya,” kata Abdi.
Di akhir penjelasannya, ia kembali menyampaikan permohonan maaf.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” ucapnya.
Diduga untuk Menggeser Aksi dari Istana ke DPR
Kontroversi semakin berkembang setelah Wakil Ketua BEM FH UBK, Rafly Maulana Akbar, turut memberikan penjelasan mengenai asal-usul dana tersebut.
Dalam forum yang sama, Rafly menyebut uang yang diterima berasal dari pihak kepolisian dan diberikan dengan tujuan mengubah titik aksi demonstrasi.
Menurut dia, awalnya massa mahasiswa telah sepakat menggelar aksi di kawasan Istana Negara. Namun di tengah proses konsolidasi muncul komunikasi yang meminta agar lokasi aksi dipindahkan ke Gedung DPR RI.
“Terkait siapa yang kasih itu, pertama pihak kepolisian. Kita melakukan konsolidasi hari Jumat dan disepakati di Istana Negara. Di tengah jalan ada telepon masuk untuk menggeser titik aksi ke DPR. Jadi uang itu diserahkan kepada Abdi untuk menggeser titik aksi,” ujar Rafly.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa aliansi mahasiswa tetap melaksanakan aksi sesuai rencana awal di kawasan Silang Selatan Monas dan tidak membatalkan demonstrasi.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras di lingkungan kampus dan menimbulkan pertanyaan mengenai dugaan intervensi terhadap gerakan mahasiswa.
Mahasiswa Tuntut Mundur dan Bentuk Tim Investigasi
Pasca pengakuan tersebut, sejumlah organisasi mahasiswa dan sivitas akademika UBK menyusun sedikitnya 10 tuntutan yang ditujukan kepada para pihak yang disebut terlibat.
Tuntutan itu disaksikan langsung oleh unsur pimpinan kampus, termasuk pihak rektorat, dekan Fakultas Hukum, serta kepala program studi.
Mahasiswa mendesak Muhammad Abdimaludin, Rafly Maulana Akbar, Mubarak Tuasamu, Ketua BEM FEB Pujiono, dan Wakil Ketua BEM FEB Muhammad Rafi Bastian untuk membuat pernyataan terbuka yang mengakui kesalahan mereka.
Selain itu, mereka diminta mengundurkan diri dari seluruh jabatan organisasi kemahasiswaan yang masih diemban.
Mahasiswa juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat menandatangani surat pernyataan bermeterai, menerima konsekuensi akademik maupun sosial, hingga pembatalan nilai mata kuliah Ajaran Bung Karno (ABK) 1 sampai 4 dan diganti dengan nilai E.
Tak hanya itu, mahasiswa UBK turut mendesak pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut tuntas persoalan tersebut.
Bagi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang terbukti terlibat, mereka juga diminta mengembalikan bantuan pendidikan yang telah diterima dari negara.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu hingga 6 Juli 2026 bagi seluruh pihak terkait untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Polisi dan Pemerintah Belum Beri Penjelasan
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Muhammad Abdimaludin belum memperoleh respons. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, juga belum memberikan keterangan terkait tudingan bahwa uang tersebut berasal dari aparat kepolisian.
Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengaku belum mengikuti secara utuh perkembangan kasus tersebut.
“Saya monitor dulu. Saya belum mengikuti berita terakhirnya. Nanti saya cek lagi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/06/2026).
