ESTORIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat laju penindakan yang agresif sepanjang tujuh bulan pertama 2026. Dari Januari hingga awal Juli, sembilan kepala daerah tumbang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), terdiri atas delapan bupati dan satu wali kota.
Rentetan penangkapan itu memperlihatkan wajah korupsi di daerah yang semakin beragam. Praktik jual beli jabatan, pemerasan terhadap aparatur sipil negara (ASN), pengaturan proyek, pungutan liar berkedok THR, hingga perusahaan keluarga yang menguasai proyek APBD menjadi pola yang berulang dalam berbagai kasus.
Berikut rangkaian kasus yang menyeret sembilan kepala daerah ke meja hijau.
1. Wali Kota Madiun Maidi
Gelombang OTT dibuka dengan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi pada 19 Januari 2026. Sehari setelah diperiksa, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan, pemotongan dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan penerimaan gratifikasi.
Dalam penyidikan, KPK mengungkap dugaan permintaan fee kepada pengusaha hotel, minimarket, hingga waralaba untuk pengurusan perizinan. Pada Juni 2025, Maidi diduga meminta Rp600 juta kepada pengembang PT Hemas Buana melalui orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto.
Selain itu, pada proyek pemeliharaan jalan senilai Rp5,1 miliar, Maidi diduga meminta fee sebesar enam persen melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah. Kontraktor hanya mampu memenuhi sekitar empat persen atau Rp200 juta.
Tak berhenti di situ, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi senilai Rp1,1 miliar yang diterima Maidi selama periode 2019–2022.
2. Bupati Pati Sudewo
Di hari yang sama, KPK juga bergerak ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dalam pengisian 601 jabatan perangkat desa.
Penyidik menyebut praktik tersebut melibatkan sejumlah kepala desa sebagai perantara. Tarif pengangkatan perangkat desa diduga dipatok antara Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang, naik dari tarif awal Rp125 juta sampai Rp150 juta.
Hanya dari delapan kepala desa di Kecamatan Jaken, penyidik menemukan dana sekitar Rp2,6 miliar yang diduga akan diserahkan kepada Sudewo.
3. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Pada Maret 2026, giliran Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang terjaring OTT. KPK mengungkap dugaan konflik kepentingan dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Perusahaan keluarga milik Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), disebut mendominasi proyek di 17 perangkat daerah, tiga rumah sakit daerah, dan satu kecamatan.
Sepanjang 2023 hingga 2026, perusahaan tersebut menerima kontrak APBD senilai Rp46 miliar. Namun, biaya riil pembayaran gaji tenaga outsourcing hanya sekitar Rp22 miliar. Sisanya, sekitar Rp19 miliar, diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati.
4. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
Masih pada Maret, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
Ia diduga menerima suap "ijon proyek" secara bertahap dari sejumlah kontraktor pemenang tender. Total uang yang diterima mencapai Rp980 juta.
Suap tersebut berasal dari proyek pembangunan pedestrian, sports center, jalan, hingga penataan stadion dengan nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah.
5. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono.
Kasus ini bermula dari dugaan pungutan liar untuk pengumpulan dana THR Idulfitri 2026. Para kepala SKPD diduga diminta menyetor antara Rp75 juta hingga Rp100 juta, dengan ancaman mutasi jika menolak.
KPK mencatat sebanyak 47 SKPD menjadi sasaran pungutan. Target dana yang hendak dikumpulkan mencapai Rp750 juta.
6. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
OTT berikutnya menyasar Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Menurut KPK, Gatut diduga memeras pimpinan OPD dengan cara yang tidak biasa. Para pejabat disebut dipaksa menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong sebagai alat tekanan.
Melalui skema itu, para kepala OPD diminta menyerahkan setoran mulai Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar. Target pengumpulan uang mencapai Rp5 miliar, sementara saat OTT berlangsung dana yang telah terkumpul sekitar Rp2,7 miliar.
KPK juga mengungkap dugaan pengaturan tender alat kesehatan rumah sakit daerah serta proyek jasa kebersihan dan pengamanan.
7. Bupati Muara Enim Edison
Setelah jeda tanpa OTT pada Mei, KPK kembali bergerak pada Juni dengan menangkap Bupati Muara Enim Edison.
Ia diduga terlibat suap pengadaan barang serta pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Modusnya, dugaan pengumpulan dana dilakukan melalui fee proyek sebesar satu hingga dua persen dari nilai anggaran. Dana tersebut dipakai untuk mengurus temuan audit BPK melalui sejumlah perantara.
Kasus ini juga menyeret pejabat daerah, pihak swasta, hingga Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
8. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby
Pada akhir Juni, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan Sekretaris Daerah.
Penyidik mengungkap permintaan satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar kepada calon Sekda. Salah satu kandidat memenuhi permintaan tersebut dan kemudian terpilih menduduki jabatan strategis itu.
KPK juga menemukan pola serupa yang telah berlangsung sejak 2021 ketika Suhardiman masih menjabat pelaksana tugas bupati. Saat itu ia diduga menerima Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta sebagai imbalan untuk pengamanan jabatan.
9. Bupati Langkat Syah Afandin
Kasus terbaru menjerat Bupati Langkat Syah Afandin. Ia diduga menerima suap dari tim sukses Pilkada 2024 sekaligus rekanan proyek yang memperoleh puluhan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Permukiman.
KPK menyebut komitmen fee dipatok 10 persen untuk proyek Dinas Pendidikan dan 17 persen untuk proyek Dinas Perkim. Total setoran yang disepakati mencapai sekitar Rp1,11 miliar.
Hingga April 2026, uang yang telah diserahkan secara bertahap mencapai Rp800 juta. Menjelang OTT, Syah Afandin masih diduga menagih sisa komitmen fee sebesar Rp300 juta. Namun rekanannya mengaku hanya mampu menyerahkan Rp100 juta sebelum KPK melakukan operasi penangkapan.
