ESTORIA – Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat kembali bergema di Surabaya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/06/2026), dengan membawa sederet tuntutan mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi nasional, hingga pengesahan UU Polri.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB itu berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan membakar ban sebagai simbol protes terhadap kebijakan yang mereka nilai semakin membebani masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa menilai berbagai kebijakan pemerintah saat ini telah memberikan tekanan ekonomi yang dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga pekerja sektor informal.
Ketua HMI Cabang Surabaya, Moch. Elok Hakan Multazam, mengatakan keresahan yang disuarakan mahasiswa bukan hanya dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kalangan menengah yang terdampak situasi ekonomi saat ini.
"Jadi kami di sini menyuarakan apa yang kemudian menjadi keresahan seluruh masyarakat karena kondisi negara saat ini yang berdampak bukan hanya orang-orang kelas menengah ke bawah. Melainkan semua hal, baik dari pedagang, UMKM, ibu rumah tangga, lalu ojek online dan lain sebagainya. Semua rakyat kecil merasa diperas, dicekik dengan tingginya pajak dan lain sebagainya," ujar Elok.
Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah yang disertai kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Di sisi lain, daya beli masyarakat dinilai terus menurun karena pendapatan yang tidak mengalami peningkatan signifikan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kasus dugaan keracunan makanan hingga praktik jual beli pengelolaan dapur yang belakangan ramai diperbincangkan.
Selain isu ekonomi dan program sosial, pengesahan UU Polri juga menjadi perhatian massa aksi. Mereka khawatir sejumlah ketentuan dalam aturan tersebut dapat memperluas ruang keterlibatan kepolisian di sektor sipil.
"Kemudian, kami meminta agar pemerintah melalui DPRD kota mencabut UU Polri dengan menggantikan undang-undang yang baru supaya UU Polri ini tidak seolah-olah Polri bisa masuk ke wilayah sipil," kata Elok.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya terkait penggunaan anggaran negara. Mereka menilai masih banyak pemborosan belanja negara yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
"Kami meminta adanya transparansi terhadap pemborosan anggaran dasar, anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian pemerintah harus merampingkan kembali pemerintahannya. Karena kami anggap kabinet gemuk inilah yang membuat menggelembungnya penggunaan anggaran pendapatan belanja negara," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, massa menyerahkan tuntutan kepada DPRD Surabaya dan meminta adanya tindak lanjut dalam waktu 14 hari. Jika tidak ada perkembangan, mereka mengisyaratkan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
DPRD Janji Teruskan Aspirasi ke Pusat
Aksi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai. Ia memastikan seluruh tuntutan yang disampaikan Cipayung Plus telah diterima dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI.
Bahtiyar menjelaskan sebagian besar tuntutan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga DPRD Surabaya hanya dapat berperan sebagai fasilitator penyampai aspirasi.
"Terkait dengan harga BBM itu kan kewenangan pemerintah pusat yang harus ditanggapi. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang saat ini dinaikkan pemerintah adalah BBM yang non-subsidi," kata Bahtiyar.
Meski demikian, ia memastikan tuntutan mahasiswa akan segera diproses melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Surabaya.
"Iya, kan kita sudah terima. Tentunya nanti akan kita proses, ini akan kita masukkan di sekretariat," ujarnya.
Bahtiyar menambahkan, hasil audiensi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada DPR RI maupun pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
"Tentunya ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Baik itu ke DPR RI maupun ke presiden atau mungkin ke kabinet yang berkaitan. Akan kita sampaikan tuntutan pada hari ini, bahwa kami di DPRD Surabaya menerima audiensi dari Cipayung Plus," pungkasnya.
