ESTORIA – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Tim Pengawas (Timwas) Haji bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (17/06/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membahas pelaksanaan ibadah haji 2026 sekaligus sejumlah agenda strategis nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, agenda utama pertemuan itu adalah laporan penyelenggaraan haji yang diajukan oleh Komisi VIII DPR RI, Timwas Haji, dan Kementerian Haji.
"Yang berikutnya menjawab pertanyaan agenda hari ini, jadi Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi VIII dan sekaligus dari Tim Pengawas Haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini," kata Prasetyo Hadi dikutip dari berbagai sumber.
Prasetyo menjelaskan, Presiden ingin memperoleh laporan langsung mengenai pelaksanaan haji tahun ini, termasuk berbagai catatan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia di masa mendatang.
Selain urusan haji, Prabowo juga mengundang sejumlah menteri untuk membahas penguatan sumber daya manusia (SDM) nasional. Salah satu yang hadir adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.
Menurut Prasetyo, pembahasan tersebut berkaitan dengan perkembangan program pendidikan dan pelatihan SDM Indonesia, serta kerja sama strategis di bidang teknologi dan pengelolaan mineral kritis.
"Kita yang beberapa sudah berjalan proses-proses pendidikan maupun latihan dan juga update mengenai beberapa kerja sama yang berkaitan dengan tempo hari kami sampaikan berkenaan dengan masalah teknologi dan mineral kritis atau logam tanah jarang," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan dirinya datang untuk menyampaikan laporan pelaksanaan ibadah haji kepada Presiden.
Dahnil menegaskan bahwa Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan yang akan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan haji berikutnya.
"Jadi, beberapa ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden," kata Dahnil.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kenyamanan, keamanan, hingga efektivitas layanan bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci.
