STORIA – Perbedaan sikap terkait gencatan senjata dengan Hizbullah memicu ketegangan di lingkaran pemerintahan Israel. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letjen Eyal Zamir, terlibat adu argumen dengan sejumlah menteri dalam rapat kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Kamis (25/06/2026) malam.
Perdebatan bermula ketika beberapa menteri mempertanyakan aturan gencatan senjata yang dinilai membatasi ruang gerak pasukan Israel di perbatasan Lebanon. Menanggapi kritik tersebut, Zamir justru menyindir para menteri karena menganggap merekalah yang sebelumnya mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata.
"Kalian sendiri yang menginginkan gencatan senjata," kata Zamir, sebagaimana dikutip media Israel, Ynet.
Netanyahu kemudian mencoba meredam ketegangan. Ia menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata tidak menghalangi militer Israel untuk bertindak jika menghadapi ancaman langsung di lapangan.
"Terhadap setiap ancaman langsung, para prajurit di lapangan akan merespons. Kami tidak membatasi satu pun prajurit," ujar Netanyahu.
Namun penjelasan itu belum memuaskan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Politikus sayap kanan tersebut mempertanyakan mengapa Hizbullah tidak langsung diserang apabila terdeteksi kembali memperkuat persenjataannya.
"Bagaimana dengan ancaman yang sedang berkembang? Jika Hezbollah terlihat sedang mempersenjatai diri kembali, mengapa mereka tidak langsung dihancurkan?" katanya.
Kritik serupa juga disampaikan Menteri Permukiman dan Misi Nasional Orit Strock. Ia mengaku menerima keluhan dari prajurit Israel yang merasa aturan gencatan senjata membuat mereka rentan diserang.
Menurut Strock, para tentara merasa seolah berada di "arena tembak" karena tidak leluasa merespons situasi di lapangan.
Ben-Gvir pun kembali menegaskan bahwa dirinya sejak awal menolak gencatan senjata.
"Saya tidak menginginkan gencatan senjata. Justru karena alasan itulah," tegasnya.
Di tengah perdebatan tersebut, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mendukung pernyataan Netanyahu. Ia memastikan setiap prajurit tetap memiliki kewenangan untuk merespons ancaman secara langsung.
"Setiap prajurit dapat langsung merespons," kata Katz.
Meski demikian, Katz mengakui bahwa gencatan senjata memiliki konsekuensi tersendiri.
"Ada keuntungan dan kerugian dari gencatan senjata, tetapi kami tidak membahayakan satu pun prajurit," ujarnya.
Sementara itu, Strock menuding Hizbullah terus memindahkan amunisi selama masa gencatan senjata. Menteri Yitzhak Wasserlauf dari Partai Otzma Yehudit juga mengeluhkan pasukan Israel tidak dapat menindak ancaman yang berada di luar "yellow line" atau garis pembatas yang disepakati.
Menutup perdebatan, Ben-Gvir mendesak pemerintah segera membatalkan kesepakatan tersebut.
"Ada prajurit yang terluka. Kita bisa menyerang ratusan target dan membombardir mereka," ucapnya.
Perdebatan sengit di kabinet Israel itu terjadi di tengah proses perundingan antara Israel dan Lebanon yang berlangsung alot di Washington. Meski diwarnai ketegangan, kedua pihak dilaporkan akhirnya mencapai kesepakatan pada Sabtu (27/06/2026).
