ESTORIA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Madura memicu sorotan dari DPRD Jawa Timur. Kondisi yang didominasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar itu dinilai tak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat hingga roda perekonomian daerah.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, meminta pemerintah bersama PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi dan pasokan BBM di seluruh wilayah Madura kembali normal.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
"Pemerintah harus segera memastikan distribusi dan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Pulau Madura berjalan lancar. Jangan sampai masyarakat terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Bio Solar," ujar Nur Faizin, Minggu (28/06/2026).
Keluhan serupa datang dari warga Bangkalan, Hadi, yang mengaku antrean panjang sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Bahkan, lonjakan permintaan juga terjadi di sejumlah Pertashop.
"Saya lihat beberapa hari ini di SPBU antre. Bahkan di Pertashop juga antre, sementara di tingkat pengecer banyak yang kosong. Saya akhirnya mengisi BBM di Pertashop karena antreannya tidak terlalu lama," katanya.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jawa Timur itu juga mendesak instansi terkait, termasuk Pertamina, menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya antrean. Ia menilai transparansi informasi penting agar masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian BBM secara berlebihan.
Nur Faizin menegaskan, apabila terdapat kendala dalam distribusi, pemerintah harus segera menyelesaikannya melalui langkah nyata agar mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di Madura tidak terganggu.
"Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu," tegasnya.
Selain mempercepat normalisasi pasokan, ia juga meminta pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi diperketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, jika persoalan ini terus berlanjut, dampaknya akan dirasakan berbagai sektor yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM hingga sektor transportasi.
"Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya," pungkasnya.
