ESTORIA – Dua pelabuhan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp60 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang, kembali menuai sorotan. Meski telah rampung dan diresmikan beberapa tahun lalu, hingga kini keduanya belum berfungsi optimal untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari. Legislator Fraksi PPP itu mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) segera mengambil langkah nyata untuk menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini menghambat operasional kedua pelabuhan tersebut.
"Pemprov Jatim harus serius menangani Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang agar segera dapat dipergunakan sebagaimana mestinya," ujar Juhari, Sabtu (27/06/2026).
Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang sangat strategis karena menjadi pintu penghubung antarpulau sekaligus penopang aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan. Bahkan, sejak awal Pelabuhan Dungkek dirancang sebagai pelabuhan dengan cakupan pelayanan berskala nasional.
Juhari menilai aset yang dibangun menggunakan dana publik itu tidak boleh terus dibiarkan menganggur tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar seluruh kendala yang ada segera diselesaikan.
"Dua pelabuhan ini merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu, Pemprov harus benar-benar menyelesaikan berbagai persoalan agar pelabuhan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan lambannya penyelesaian persoalan, mengingat pembangunan fisik kedua pelabuhan telah selesai sejak beberapa tahun lalu. Jika hambatannya bersifat teknis, seperti panjang dermaga yang belum memenuhi kebutuhan operasional kapal, menurutnya pemerintah harus segera melakukan penyempurnaan.
"Seharusnya sejak awal sudah ada perencanaan yang matang. Kalau memang panjang dermaga masih kurang, ya harus ditambah agar pelabuhan itu benar-benar bisa beroperasi," katanya.
Juhari mengungkapkan, persoalan belum optimalnya Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang hampir selalu menjadi pembahasan dalam rapat-rapat DPRD Sumenep. Seluruh fraksi, kata dia, secara konsisten meminta pemerintah menghadirkan solusi agar infrastruktur yang telah dibangun itu tidak terus menjadi aset yang terbengkalai.
"Dalam setiap rapat pandangan umum, semua fraksi menyampaikan persoalan ini. Bupati Sumenep juga siap berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar kedua pelabuhan di Kecamatan Dungkek segera diseriusi dan dapat dimanfaatkan masyarakat," ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Juhari mengingatkan bahwa pembangunan kedua pelabuhan tersebut dibiayai dari uang rakyat. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan investasi puluhan miliar rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga kepulauan yang selama ini menggantungkan mobilitas dan aktivitas ekonomi pada transportasi laut.
"Ini menyangkut uang rakyat. Karena itu, Pemprov Jatim harus benar-benar serius agar Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang segera difungsikan sesuai tujuan pembangunannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
