ESTORIA – Program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, mendesak pemerintah mengevaluasi skema pelatihan tersebut karena dinilai memboroskan anggaran negara dan tidak relevan dengan tugas calon pengelola koperasi.
Menurut TB Hasanuddin, komposisi pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan hanya 15 hari pembelajaran substansi koperasi perlu diubah secara total. Ia menilai porsi terbesar justru dihabiskan untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kemampuan mengelola koperasi.
"Berdasarkan kriteria pelatihan, biaya tujuh hari mencapai sekitar Rp5 juta per peserta. Dengan demikian, pelatihan selama 45 hari membutuhkan sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah itu, sekitar Rp30 juta digunakan untuk latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk materi koperasi. Jika latihan militer dihapus, negara bisa menghemat sekitar Rp30 juta atau dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (29/06/2026).
Ia menegaskan, potensi penghematan itu bukan angka kecil. Dengan jumlah peserta mencapai 35.476 orang di seluruh Indonesia, penghapusan komponen Latsarmil diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
TB Hasanuddin menilai kualitas seorang manajer koperasi tidak ditentukan oleh kemampuan fisik atau pengalaman latihan militer, melainkan oleh kompetensi mengelola usaha, memahami tata kelola keuangan, strategi pemasaran, hingga pemberdayaan masyarakat.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.
Program SPPI gelombang pertama sendiri berlangsung mulai 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Sebanyak 30.000 calon pengelola KDMP dibiayai Kementerian Koperasi, sementara 5.476 calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
TB Hasanuddin berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan tersebut agar anggaran negara digunakan lebih efektif dan mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani keuangan negara.
Sorotan terhadap program ini menguat setelah jumlah peserta SPPI yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil kembali bertambah. Hingga kini, tercatat lima peserta meninggal dunia, dengan korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti pendidikan di Dodik Bela Negara Kalimantan.
