ESTORIA - Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih menghadapi tantangan besar menjelang dimulainya tahun ajaran perdana. Program pendidikan yang digagas pemerintah itu ternyata belum mampu menarik minat masyarakat secara maksimal. Hingga akhir masa pendaftaran, jumlah calon peserta didik masih belum memenuhi kuota yang telah disiapkan.
Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep menunjukkan, pendaftar jenjang Sekolah Dasar (SD) baru mencapai empat siswa. Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah pendaftar sudah mencapai 38 calon peserta didik.
Pemerintah sendiri menyiapkan masing-masing satu rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 30 siswa untuk jenjang SD maupun SMP.
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Abdul Rahman Riadi, mengakui jumlah pendaftar, khususnya di tingkat SD, masih jauh dari target.
"Untuk masing-masing jenjang disiapkan satu rombongan belajar (rombel) yang berisi 30 siswa, baik SD maupun SMP," kata Rahman, Senin (29/06/2026).
Rahman menjelaskan, rendahnya minat masyarakat dipengaruhi oleh keraguan sebagian orang tua terhadap kesiapan Sekolah Rakyat. Salah satu penyebabnya adalah fasilitas pendidikan yang hingga kini masih bersifat sementara.
Pada tahun ajaran pertama, kegiatan belajar mengajar direncanakan menumpang di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Batuan sambil menunggu pembangunan sarana permanen.
"Fasilitas yang masih bersifat sementara menjadi salah satu pertimbangan orang tua. Mereka ingin melihat terlebih dahulu kesiapan sarana dan prasarana sekolah," ujarnya.
Selain persoalan fasilitas, minimnya sosialisasi juga dinilai menjadi faktor rendahnya angka pendaftaran. Menurut Rahman, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep Sekolah Rakyat, mulai dari sistem pendidikan, pola pembelajaran, hingga mekanisme penyelenggaraannya.
Karena itu, Dinsos P3A berkomitmen memperluas publikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai program tersebut.
"Ke depan, publikasi dan sosialisasi mengenai Sekolah Rakyat perlu dimaksimalkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan tidak ragu mendaftarkan anaknya," jelas Rahman.
Kondisi itu turut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sumenep. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami'oeddin, meminta Dinsos P3A menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar sosialisasi menjangkau hingga ke desa-desa.
Menurut politikus PKB tersebut, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai manfaat dan tujuan Sekolah Rakyat sehingga tidak muncul keraguan untuk menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep agar segera memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta permanen.
"Dengan demikian, masyarakat mempunyai keyakinan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar siap dan dapat menjadi alternatif pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka," tegas Sami'oeddin.
