ESTORIA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) mengambil langkah tegas di tengah mencuatnya dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Partai berlambang banteng moncong putih itu secara resmi mengirimkan surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data mengenai kader yang diduga ikut terlibat atau memperoleh manfaat dari pelaksanaan program tersebut.
Surat resmi itu ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun pada 22 Juni 2026 dengan perihal Permohonan Data dan Informasi Terkait Program MBG.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP menyampaikan permohonan agar BGN memberikan data yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan internal partai.
"DPP PDI Perjuangan memohon bantuan Saudara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan," demikian bunyi surat yang ditujukan kepada Kepala BGN.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. DPP PDIP menjelaskan bahwa langkah itu merupakan tindak lanjut atas surat instruksi partai yang telah diterbitkan pada 24 Februari 2026. Dalam instruksi tersebut, seluruh kader PDIP, baik yang berada di lingkungan eksekutif, legislatif maupun jajaran struktural partai, diminta tidak memanfaatkan Program MBG sebagai sarana mencari keuntungan pribadi atau finansial.
Menurut DPP PDIP, langkah klarifikasi semakin penting dilakukan setelah muncul proses hukum dugaan korupsi dalam Program MBG yang telah menyeret sejumlah petinggi penyelenggara program.
Dalam suratnya, PDIP menyebut kondisi tersebut mengharuskan partai melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya kader yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
"Sehingga diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal Partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader Partai," tulis DPP PDIP dalam surat itu.
Minta Data Nama hingga Bentuk Keterlibatan
Secara rinci, DPP PDIP meminta BGN menyerahkan sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.
Pertama, data mengenai nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lain yang terlibat dalam Program MBG dan diduga memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kader PDIP.
Kedua, rincian mengenai bentuk keterlibatan masing-masing pihak dalam pelaksanaan program tersebut, baik sebagai pelaksana, mitra maupun dalam bentuk kerja sama lainnya.
Ketiga, data pendukung lain yang dinilai relevan dan dapat digunakan sebagai bahan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi.
PDIP menegaskan bahwa seluruh data yang diminta tidak akan digunakan di luar kepentingan organisasi.
"Data dan informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin Partai serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian kutipan dalam surat tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya PDIP menjaga integritas organisasi di tengah sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dengan meminta data langsung kepada BGN, DPP PDIP ingin memastikan tidak ada kader yang memanfaatkan program pemerintah tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Jika nantinya ditemukan adanya kader yang terbukti terlibat, data tersebut akan menjadi dasar bagi partai untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, hingga menjatuhkan sanksi sesuai mekanisme organisasi.
