ESTORIA – Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah calon pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perempuan melaksanakan salat berjamaah dengan mengenakan seragam latihan militer tanpa mukena menjadi perbincangan luas di media sosial.
Video yang diunggah akun @pukompetisi_bela_nega pada Senin (29/06/2026) itu menarik perhatian publik. Hingga viral, unggahan tersebut telah ditonton ratusan ribu kali, memperoleh lebih dari 5.000 tanda suka, serta dibanjiri ratusan komentar dari warganet yang mempertanyakan praktik tersebut.
Dalam rekaman berdurasi singkat itu, para peserta terlihat tetap mengenakan seragam loreng lengkap saat melaksanakan salat berjamaah di lingkungan pendidikan militer. Mereka tidak berganti dengan pakaian salat seperti mukena yang lazim digunakan muslimah ketika beribadah.
Meski demikian, para peserta tampak khusyuk menjalankan ibadah di sela-sela kegiatan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang menjadi bagian dari program pembekalan calon pengurus KDMP.
Program tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam menyiapkan pengelola Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Selain menerima materi mengenai pengelolaan koperasi, para peserta juga diwajibkan mengikuti latihan dasar kemiliteran yang diklaim bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan.
Di tengah viralnya video tersebut, desain pelatihan KDMP kembali menuai kritik. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai komposisi pelatihan selama 45 hari perlu dievaluasi karena dinilai terlalu banyak diisi latihan militer dibanding pembelajaran substansi koperasi.
Menurutnya, dari total 45 hari pelatihan, sekitar 30 hari digunakan untuk latihan kemiliteran, sementara hanya 15 hari yang difokuskan pada materi pengelolaan koperasi.
"Berdasarkan kriteria pelatihan, biaya tujuh hari mencapai sekitar Rp5 juta per peserta. Dengan demikian, pelatihan selama 45 hari membutuhkan sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah itu, sekitar Rp30 juta digunakan untuk latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk materi koperasi. Jika latihan militer dihapus, negara bisa menghemat sekitar Rp30 juta atau dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (29/06/2026).
Ia menyebut potensi efisiensi anggaran tersebut sangat besar mengingat jumlah peserta mencapai 35.476 orang di seluruh Indonesia. Dengan menghapus komponen latihan militer, negara diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
TB Hasanuddin juga menegaskan bahwa keberhasilan seorang manajer koperasi tidak ditentukan oleh kemampuan fisik atau pengalaman mengikuti latihan militer, melainkan oleh kompetensi dalam mengelola usaha, memahami tata kelola keuangan, menyusun strategi pemasaran, serta memberdayakan masyarakat.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.
Diketahui, program SPPI gelombang pertama berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Sebanyak 30.000 calon pengelola KDMP dibiayai oleh Kementerian Koperasi, sedangkan 5.476 calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih memperoleh dukungan pendanaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
