ESTORIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menaruh harapan besar pada pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai pijakan utama dalam menyusun arah pembangunan daerah yang lebih akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah menilai sensus yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) itu bukan sekadar kegiatan pendataan nasional, melainkan instrumen strategis untuk memotret kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan berbasis fakta.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., mengatakan pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila didukung data ekonomi yang valid, mutakhir, dan mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat maupun dunia usaha.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan sektor usaha, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan daya saing ekonomi daerah.
"Hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika dunia usaha di daerah. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menyusun program pembangunan yang selaras dengan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan sektor usaha yang terus berkembang," ujar Arif, Jumat (03/07/2026).
Ia menegaskan, kualitas hasil sensus sangat bergantung pada partisipasi pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas pendataan.
Menurut Arif, semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Partisipasi pelaku usaha sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Informasi yang lengkap dan akurat akan menjadi pijakan pemerintah dalam merancang program yang mendukung penguatan UMKM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Bappeda juga menilai tantangan pembangunan daerah semakin kompleks sehingga pemerintah membutuhkan kebijakan yang disusun berdasarkan bukti atau evidence-based policy, bukan sekadar asumsi.
Tanpa dukungan data yang valid, berbagai program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran, kurang efektif, hingga gagal menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk memperbarui basis data ekonomi Kabupaten Sumenep agar selaras dengan perkembangan sektor usaha yang terus berubah.
Selain menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan, data hasil sensus juga diyakini berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk memantau perkembangan inflasi, mengidentifikasi potensi gangguan terhadap daya beli masyarakat, sekaligus menyusun langkah antisipasi secara lebih cepat.
"Data inflasi menjadi salah satu instrumen evaluasi dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan akan terus memperkuat langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik," tutur Arif.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup hampir seluruh aktivitas usaha di luar sektor rumah tangga dan pemerintahan.
"Pendataan meliputi berbagai lapangan usaha, mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, akomodasi, hingga berbagai sektor jasa lainnya. Seluruh unit usaha, baik berskala mikro, kecil, menengah, maupun perusahaan besar, akan menjadi objek pendataan," katanya merinci.
Menurut Handoyo, hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur perekonomian daerah sehingga dapat menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh wilayah yang terdiri atas 27 kecamatan dan 334 desa serta kelurahan. Secara nasional, kegiatan ini dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia," pungkasnya.
