ESTORIA - Pemerintah menepis kekhawatiran bahwa Indonesia sedang berada di ambang krisis ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian nasional masih berada di jalur yang aman dengan fundamental yang dinilai tetap kuat, meski tantangan global masih membayangi.
Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (04/07/2026), Purbaya mengatakan berbagai indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan. Pemerintah, kata dia, terus mengandalkan kebijakan fiskal yang hati-hati untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan program-program prioritas tetap berjalan.
"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi lahir dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang dapat menggerakkan sektor riil sehingga dampak pertumbuhan semakin dirasakan oleh masyarakat luas.
Selain itu, pemerintah juga memastikan laju inflasi tetap terkendali. Adapun pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Purbaya, lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar global dibandingkan melemahnya fundamental ekonomi Indonesia.
Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Di bidang fiskal, Purbaya menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sehat. Defisit anggaran dipastikan tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah masih tergolong aman jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya.
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelasnya.
Terkait pelaksanaan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, Purbaya mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pada tahap awal implementasi. Namun pemerintah, kata dia, terus melakukan evaluasi agar program berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.
Berbagai langkah pembenahan telah dilakukan, mulai dari efisiensi anggaran, penguatan sistem pengawasan, hingga peningkatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pelaksana.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," katanya.
Purbaya juga menegaskan setiap kebijakan strategis yang dibahas di tingkat kabinet selalu disertai analisis mengenai risiko fiskal dan dampaknya terhadap APBN. Analisis tersebut menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam menetapkan keputusan pemerintah.
Menurutnya, seluruh kebijakan diambil melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta kemampuan keuangan negara.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga terus memperkuat reformasi birokrasi, termasuk memberantas praktik penyimpangan di bidang perpajakan dan kepabeanan. Purbaya menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, rotasi pegawai, hingga penindakan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran guna meningkatkan integritas institusi sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegas Purbaya.
