ESTORIA - Pemerintah India menghadapi gelombang protes setelah mewajibkan penggunaan bahan bakar bensin campuran etanol 20 persen (E20). Kebijakan yang digadang-gadang mampu menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan impor minyak itu justru memicu keluhan luas dari masyarakat yang mengaku mengalami penurunan performa kendaraan hingga kerusakan mesin.
Ketegangan meningkat setelah Jaksa Agung India R. Venkataramani dalam persidangan pekan ini menyebut penerapan E20 sebagai sebuah "eksperimen" yang hasil akhirnya baru akan diketahui pada tahun depan. Pernyataan tersebut langsung memicu kontroversi, meski pemerintah segera memberikan klarifikasi dan membantah bahwa kebijakan itu masih bersifat uji coba.
Dilansir Reuters pada Minggu (05/07/2026), klarifikasi pemerintah tidak mampu meredam kemarahan publik. Banyak warga menilai pemerintah terlalu cepat menerapkan kebijakan tanpa memastikan dampaknya terhadap jutaan kendaraan yang beredar di negara tersebut.
Tokoh masyarakat New Delhi sekaligus pendukung Partai Kongres, Tehseen Poonawalla, mengumumkan rencana demonstrasi besar-besaran untuk menolak kebijakan E20. Ribuan pengendara disebut siap turun ke jalan sebagai bentuk protes karena kini mereka tidak lagi memiliki pilihan bahan bakar lain di sejumlah SPBU.
Gelombang penolakan juga membanjiri media sosial X. Ratusan pengguna mengunggah pengalaman mereka terkait dugaan kerusakan komponen kendaraan setelah menggunakan bensin E20. Salah satu unggahan yang paling banyak mendapat perhatian datang dari Manish Kashyap. Video yang memperlihatkan mobilnya harus masuk bengkel telah ditonton lebih dari 500 ribu kali.
"Saya telah menghabiskan banyak uang untuk mobil ini dan membayar pajak hanya untuk mendapati bahwa setelah dua bulan mobil saya tidak berfungsi," keluh Manish Kashyap dalam video tersebut.
Menanggapi kritik yang semakin meluas, Kantor Pers Pemerintah India menyebut berbagai tudingan tersebut sebagai klaim yang tidak berdasar. Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri bahkan menegaskan bahwa bahan bakar berbasis etanol juga digunakan dalam ajang balap mobil.
"Mereka menggunakannya di mobil balap juga, akselerasinya meningkat. Jarak tempuh, ya, mungkin akan turun sedikit," ujar Hardeep Singh Puri.
Namun penjelasan itu ditolak kubu oposisi. Priyank Kharge dari Partai Kongres menilai pemerintah tidak semestinya memaksa masyarakat menerima kebijakan yang menurutnya belum didukung kajian yang tuntas.
"Pemerintah tidak berhak menantang warga untuk membuktikan kerusakan sementara data internal mereka sendiri masih belum rampung," tulis Priyank Kharge melalui akun resminya di platform X.
Meski mendapat penolakan, pemerintah India tetap mempertahankan kebijakan E20. Pemerintah beralasan penggunaan bensin campuran etanol diperlukan untuk menekan emisi karbon, mengurangi impor minyak mentah, sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui produksi bahan baku etanol. Namun, di tengah protes yang terus meluas, kebijakan tersebut kini menjadi salah satu isu paling kontroversial di India.
