ESTORIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027. Seluruh program yang akan dijalankan dipastikan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat dari wilayah daratan hingga kepulauan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto. Menurutnya, penyusunan rencana pembangunan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Arif menjelaskan, aspirasi warga dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Selain itu, usulan pembangunan juga berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang mewakili setiap daerah pemilihan.
"Proses perencanaan dimulai dari bawah melalui Musrenbang desa. Program yang nantinya diprioritaskan benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat," ujar Arif, Kamis (09/07/2026).
Ia mengungkapkan, terdapat 208 usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang diproyeksikan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Seluruh usulan tersebut kini tengah menjalani proses verifikasi oleh Bappeda sebelum ditetapkan menjadi bagian dari program pembangunan daerah.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap usulan memenuhi aspek kelayakan, memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep.
Menurut Arif, proses tersebut juga bertujuan menjaga konsistensi pembangunan agar tetap selaras dengan visi dan misi Bupati Sumenep yang telah tertuang dalam RPJMD.
"Kami melakukan verifikasi terhadap seluruh usulan agar benar-benar selaras dengan visi dan misi Bupati serta arah pembangunan daerah," tegasnya.
Melalui tahapan tersebut, Pemkab Sumenep berharap program pembangunan tahun 2027 tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.
