ESTORIA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk memusatkan perhatian pada tiga persoalan yang dinilai paling mendesak, yakni krisis air bersih, kerusakan infrastruktur, dan tingginya angka anak putus sekolah.
Ketiga isu tersebut diminta menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Desakan itu disampaikan Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumenep, H. Hairul Anwar, ST, MT, mengatakan hasil reses menunjukkan masyarakat dari berbagai wilayah masih menyampaikan keluhan yang sama setiap tahunnya.
Menurutnya, aspirasi tersebut harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
"Reses merupakan bentuk komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan yang mereka hadapi, sekaligus memastikan setiap aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah," kata Hairul, Rabu (15/07/2026).
Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah krisis air bersih yang terus berulang saat musim kemarau, terutama di kawasan pedesaan dan kepulauan. Fraksi PAN menilai langkah penanganan yang selama ini dilakukan masih bersifat darurat dan belum menyentuh akar persoalan.
Karena itu, Pemkab Sumenep didorong mempercepat pembangunan maupun rehabilitasi embung, waduk, jaringan irigasi, serta memperluas jaringan pipanisasi agar layanan air bersih bisa menjangkau desa-desa hingga wilayah kepulauan. Upaya penghijauan di kawasan kritis juga dinilai penting untuk menjaga cadangan air tanah.
Hairul menyebut sejumlah kecamatan yang masih rutin mengalami kekurangan air bersih, di antaranya Manding, Pasongsongan, Rubaru, Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Ambunten, Batang-Batang, Batuputih, Saronggi, Talango, dan sejumlah desa lainnya.
"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah perlu menghadirkan solusi permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau," tegasnya.
Selain air bersih, Fraksi PAN juga menyoroti kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perikanan, hingga mobilitas warga.
Fraksi PAN meminta pemerintah menjadikan pembangunan dan rehabilitasi jalan sebagai prioritas anggaran dengan mengutamakan kualitas pekerjaan serta memperketat pengawasan terhadap proyek infrastruktur.
"Kami masih menemukan jalan yang baru selesai dibangun namun dalam waktu singkat sudah mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur," ujarnya.
Tak hanya itu, persoalan drainase juga menjadi sorotan. Banyak saluran air yang mengalami pendangkalan, tersumbat, bahkan tidak berfungsi sehingga memicu genangan saat musim hujan dan mempercepat kerusakan jalan.
PAN juga meminta pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) diperluas, termasuk memanfaatkan teknologi tenaga surya di wilayah kepulauan dan daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Pada sektor pendidikan, Fraksi PAN menilai tingginya angka anak putus sekolah masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi keluarga, tuntutan bekerja, hingga memilih merantau disebut menjadi penyebab utama. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, keterbatasan sarana belajar, serta kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fraksi PAN mendorong pemerintah memperluas program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, mengoptimalkan pelaksanaan Sekolah Rakyat, mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari APBD.
"Investasi terbaik bagi masa depan Kabupaten Sumenep adalah investasi di bidang pendidikan. Karena itu sektor pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah," ucap Hairul.
Dalam rapat paripurna itu, Fraksi PAN juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan, Abd. Rahman.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PAN berharap seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses benar-benar menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sumenep.
