estoria.id - Isu dugaan kudeta mendadak menjadi sorotan di Iran setelah kelompok garis keras secara terbuka menuding para petinggi pemerintahan tengah menjalankan upaya perebutan kekuasaan secara perlahan di tengah memanasnya konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Tuduhan tersebut mencuat saat prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran pada awal Juli. Sejumlah pejabat tinggi yang hadir justru menjadi sasaran kemarahan massa karena dianggap mengkhianati cita-cita Revolusi Islam.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menjadi salah satu tokoh yang paling disorot. Ia dilaporkan dilempari batu dan diteriaki sebagai "pengkhianat" oleh massa. Araghchi selama ini dikenal sebagai salah satu negosiator utama Iran dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat bersama Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.
Presiden Masoud Pezeshkian juga tak luput dari amarah kelompok garis keras. Saat mengiringi peti jenazah Ali Khamenei, ia diteriaki "matilah si pengkhianat" oleh sejumlah pelayat yang menilai pemerintah tengah menjauh dari prinsip-prinsip revolusi.
Kelompok garis keras menuduh pemerintahan yang kini berjalan memanfaatkan situasi pascaperang untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Mereka meyakini para pejabat yang aktif melakukan negosiasi dengan Washington sedang menjalankan "kudeta lunak" terhadap Republik Islam.
Kecurigaan itu semakin menguat setelah Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, tidak muncul di hadapan publik. Ketidakhadirannya memicu spekulasi bahwa akses terhadap pemimpin tertinggi telah dibatasi sehingga kendali pemerintahan berada di tangan elite politik yang dipimpin Ghalibaf, Pezeshkian, dan Araghchi.
Anggota parlemen garis keras Mahmoud Nabavian bahkan secara terbuka mempertanyakan kemungkinan terjadinya kudeta. Menjelang pemakaman, ia mengeluarkan peringatan kepada rakyat Iran dengan mempertanyakan apakah perebutan kekuasaan akan segera terjadi.
Setelah pemakaman, Nabavian kembali menyerukan perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai upaya kudeta, sembari mengajak pendukung garis keras mempertahankan kepemimpinan Republik Islam.
Analis politik Iran, Arash Azizi, menilai tudingan kudeta berakar pada kekhawatiran kelompok konservatif yang merasa kehilangan pengaruh terhadap pusat kekuasaan. Menurutnya, absennya Mojtaba Khamenei membuat Ghalibaf, Pezeshkian, dan Araghchi dipersepsikan sebagai figur yang kini memegang kendali pemerintahan, sehingga memicu tuduhan adanya upaya mengambil alih kekuasaan.
Hingga kini, tuduhan mengenai adanya kudeta tersebut belum disertai bukti resmi. Namun, polemik itu memperlihatkan semakin tajamnya persaingan politik di tubuh elite Iran pada masa transisi kepemimpinan dan di tengah ketegangan kawasan yang terus meningkat.
