estoria.id – Krisis migrasi kembali mengguncang perbatasan Eropa. Pemerintah Spanyol bersiap mengambil langkah tegas terhadap puluhan ribu migran ilegal asal Maroko yang memasuki wilayah Ceuta, kawasan eksklave Spanyol di Afrika Utara, setelah menyeberang laut secara ilegal.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menegaskan pemerintahannya akan menggunakan seluruh kewenangan negara untuk menjaga keamanan wilayah dan melindungi warga Ceuta. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia meninjau langsung kondisi di lapangan pada Jumat (31/07/2026).
"Apa yang terjadi kemarin pantas mendapatkan kecaman dan kutukan penuh kita," kata Sánchez.
Gelombang migrasi besar-besaran itu terjadi sehari sebelumnya, Kamis (30/07/2026), ketika ribuan warga Maroko nekat berenang melintasi perairan yang memisahkan negaranya dengan Ceuta. Sebagian menggunakan pelampung untuk menghadapi arus laut yang cukup deras demi mencapai wilayah Uni Eropa tersebut.
Presiden Pemerintah Otonom Ceuta, Juan Jesús Vivas, memperkirakan jumlah migran yang berhasil menyeberang mencapai sekitar 60.000 orang. Di tengah upaya penyeberangan itu, sedikitnya 34 orang dilaporkan meninggal dunia.
Pemerintah Spanyol kini menghadapi tantangan hukum dalam menangani para migran tersebut. Putusan terbaru Mahkamah Agung Spanyol mengatur bahwa deportasi tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui proses pemeriksaan hukum terhadap setiap individu.
Meski demikian, otoritas di Ceuta dilaporkan tetap berupaya mempercepat proses pemulangan para migran yang telah memasuki wilayahnya. Aparat juga dikabarkan berhasil menahan gelombang migran berikutnya agar tidak semakin memperburuk situasi.
Krisis di Ceuta turut memicu reaksi keras dari sejumlah pemimpin Eropa. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mendesak agar Uni Eropa mengambil langkah luar biasa, termasuk mempertimbangkan penangguhan keikutsertaan Spanyol dalam kawasan Schengen apabila situasi terus memburuk.
"Kami siap melakukan intervensi, termasuk dengan langkah-langkah luar biasa, untuk mempertahankan perbatasan dan keamanan warga negara, seperti penangguhan area Schengen dengan Spanyol," ujar Meloni melalui akun Instagram resminya.
Ia menegaskan pemerintah Italia tidak akan mengendurkan kebijakan terhadap migrasi ilegal.
"Mengenai imigrasi ilegal, kami tidak akan mundur sedikit pun. Kami akan terus mempertahankan perbatasan, menghentikan penyelundup manusia, dan memastikan repatriasi berjalan efektif," tegasnya.
Respons serupa datang dari Prancis. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengumumkan pengetatan pemeriksaan di perbatasan Prancis-Spanyol sebagai langkah antisipasi terhadap dampak krisis tersebut.
Sementara itu, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa setiap orang yang ingin memasuki wilayah Uni Eropa wajib mematuhi aturan yang berlaku.
"Kami tidak akan membiarkan siapa pun datang ke Uni kami tanpa mematuhi aturan," tulis von der Leyen melalui platform X.
Sebagai informasi, Ceuta merupakan wilayah Spanyol yang berada di pesisir Afrika Utara dan berbatasan langsung dengan Maroko. Meski terpisah dari daratan utama Spanyol, Ceuta tetap menjadi bagian dari Uni Eropa sehingga menerapkan sistem hukum Eropa, mata uang euro, serta berbagai regulasi yang berlaku di kawasan tersebut. Situasi ini menjadikan Ceuta sebagai salah satu pintu masuk utama bagi migran yang ingin mencapai Eropa.
