ESTORIA – PT Pos Indonesia (Persero), salah satu badan usaha milik negara (BUMN) tertua di Indonesia, tengah menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan, termasuk indikasi manipulasi laporan keuangan. Kondisi tersebut membuat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) turun tangan dengan melakukan audit dan investigasi menyeluruh.
Langkah audit dilakukan setelah Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, resmi mengundurkan diri pada Kamis (02/07/2026). Danantara mengaku telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan penyimpangan yang kini sedang diproses sesuai mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku.
"Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," demikian pernyataan Danantara yang dikutip pada Minggu (05/07/2026).
Di tengah proses audit tersebut, sejarah panjang PT Pos Indonesia kembali menjadi perhatian. Perusahaan ini merupakan salah satu institusi tertua di Indonesia yang jejaknya telah dimulai sejak era kolonial Belanda.
Berdasarkan catatan resmi perusahaan, cikal bakal Pos Indonesia bermula dari berdirinya kantor pos pertama di Batavia pada 26 Agustus 1746 atas prakarsa Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Kehadiran kantor pos saat itu bertujuan menjamin keamanan pengiriman surat bagi para pedagang dan masyarakat yang melakukan perjalanan antara Hindia Belanda dan Belanda.
Empat tahun berselang, pemerintah kolonial kembali membuka Kantor Pos Semarang guna memperlancar jalur pengiriman surat dari Batavia melalui Karawang, Cirebon, hingga Pekalongan.
Seiring perkembangan zaman, lembaga pos mengalami berbagai transformasi. Pada 1875 layanan pos digabung dengan telegraf melalui pembentukan Posten Telegraafdienst, kemudian pada 1877 dinas pos Hindia Belanda bergabung dengan Universal Postal Union (UPU) sehingga terhubung dengan jaringan layanan pos internasional.
Memasuki masa kemerdekaan, tepatnya 27 September 1945, Angkatan Muda PTT mengambil alih Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dari pemerintah pendudukan Jepang. Momentum bersejarah itu kemudian diperingati sebagai Hari Bakti Postel.
Perubahan kelembagaan terus berlanjut. Pada 1965, Pos Indonesia berstatus sebagai Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro. Selanjutnya pada 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro sebelum akhirnya resmi menjadi PT Pos Indonesia (Persero) pada 20 Juni 1995.
Kini, Pos Indonesia memiliki sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, hampir seluruh kecamatan, sekitar 42 persen wilayah kelurahan dan desa, hingga kawasan transmigrasi terpencil. Operasional perusahaan juga didukung lebih dari 4.800 kantor pos yang terintegrasi dengan sistem digital dan jaringan logistik nasional.
Sejak berubah status menjadi persero pada 1995, kursi Direktur Utama PT Pos Indonesia telah beberapa kali berganti. Daud Joseph menjadi direktur utama terbaru yang menjabat sejak Maret 2026 sebelum akhirnya mengundurkan diri pada Juli 2026, di tengah mencuatnya dugaan penyimpangan yang kini tengah diaudit Danantara.
