Pemerintah Spanyol kini menghadapi tantangan hukum dalam menangani para migran tersebut. Putusan terbaru Mahkamah Agung Spanyol mengatur bahwa deportasi tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui proses pemeriksaan hukum terhadap setiap individu.
Meski demikian, otoritas di Ceuta dilaporkan tetap berupaya mempercepat proses pemulangan para migran yang telah memasuki wilayahnya. Aparat juga dikabarkan berhasil menahan gelombang migran berikutnya agar tidak semakin memperburuk situasi.
Krisis di Ceuta turut memicu reaksi keras dari sejumlah pemimpin Eropa. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mendesak agar Uni Eropa mengambil langkah luar biasa, termasuk mempertimbangkan penangguhan keikutsertaan Spanyol dalam kawasan Schengen apabila situasi terus memburuk.
"Kami siap melakukan intervensi, termasuk dengan langkah-langkah luar biasa, untuk mempertahankan perbatasan dan keamanan warga negara, seperti penangguhan area Schengen dengan Spanyol," ujar Meloni melalui akun Instagram resminya.
Ia menegaskan pemerintah Italia tidak akan mengendurkan kebijakan terhadap migrasi ilegal.
